NASIONALTERKINI.COM. TANGERANG Selatan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak mahasiswa mengambil peran aktif dalam mengawal arah kebijakan ketenagakerjaan nasional sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Afriansyah, gerakan mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kekuatan moral yang independen. Namun, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah perlu dilakukan secara objektif dan berpijak pada kajian ilmiah.
Kalau gerakan mahasiswa ini murni, tidak ada unsur yang lain, silakan,” ujar Afriansyah saat menjadi pembicara dalam seminar yang digelar Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Banten, Jumat (04/09/2026).
Ia menilai peran kritis mahasiswa semakin dibutuhkan di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Pelemahan industri hingga meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi persoalan yang tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga sejumlah negara lain.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus menyiapkan berbagai langkah untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesiapan tenaga kerja, khususnya generasi muda.
Salah satu program yang didorong adalah MagangHub. Program ini membuka kesempatan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman langsung di lingkungan kerja profesional melalui pendampingan mentor dari perusahaan maupun lembaga pemerintah.
Melalui program MagangHub, peserta memperoleh pengalaman kerja serta pendampingan dari mentor profesional di perusahaan maupun lembaga pemerintah,” kata Afriansyah.
Menurutnya, pengalaman selama mengikuti pemagangan diharapkan menjadi bekal penting bagi peserta sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.
“Niat Presiden di Kementerian Ketenagakerjaan jelas. Setelah memperoleh pengalaman melalui proses magang, peserta diharapkan dapat terserap ke dunia kerja,” ungkapnya.
Selain persoalan penyerapan tenaga kerja, Afriansyah juga menyoroti tingginya jumlah pemuda yang masuk kategori Not in Education, Employment or Training (NEET). Saat ini, sebanyak 19,44 persen pemuda Indonesia berusia 15–24 tahun tercatat tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, maupun mengikuti pelatihan.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama agar bonus demografi Indonesia tidak berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi di masa mendatang.
Untuk menjawab tantangan itu, Kemnaker terus mengembangkan pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Masyarakat dapat memperoleh akses pelatihan keterampilan hingga sertifikasi secara gratis dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.
Afriansyah menegaskan, keberhasilan berbagai program ketenagakerjaan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Generasi muda dan mahasiswa juga memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan, masukan, serta terlibat dalam mencari solusi atas persoalan bangsa.
Karena itu, ia mengajak mahasiswa untuk membangun pola komunikasi dan kolaborasi yang lebih terbuka dengan pemerintah.
Saya ingin mahasiswa menjadi pemimpin yang tidak hanya pandai berdebat, tetapi mampu mendengar dan membangun jembatan kolaborasi demi menjaga persatuan NKRI,” Pungkas:Afriansyah(Aan)
Redaksi =
terkininasional@gmail.com