NASIONALTERKINI.COM. Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi penting dalam menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” kata Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Yassierli, ruang lingkup tugas Kementerian Ketenagakerjaan sangat luas, mulai dari menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, memperluas kesempatan kerja, memberikan perlindungan kepada pekerja, hingga menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Karena itu, tata kelola organisasi yang kuat menjadi elemen penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program pengembangan sumber daya manusia melalui perluasan pelatihan vokasi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK sekaligus menjembatani kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai perkembangan dunia usaha.
Peningkatan kualitas pelatihan juga diikuti dengan optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan akses terhadap peluang kerja. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyerapan lulusan pelatihan ke dalam pasar kerja sekaligus mendukung peningkatan produktivitas nasional.
Selain fokus pada pengembangan SDM, Kemnaker terus melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Berbagai aturan yang dinilai menghambat efektivitas pelayanan ditinjau kembali agar lebih sederhana, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Yassierli juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari transformasi organisasi. Saat ini, Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat profesionalisme aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Transformasi kelembagaan turut dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Pada saat yang sama, Kemnaker juga mempercepat pembangunan sistem data terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Menurut Yassierli, data memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi persoalan, mengevaluasi program, serta merumuskan kebijakan yang efektif.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan landasan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat efektivitas program serta meningkatkan kinerja organisasi.
“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Cris Kuntadi.(Tyo)
Redaksi=
terkininasional@gmail.com