NASIONALTERKINI.COM Perubahan Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kembali menjadi perhatian insan sepak bola daerah. Salah satu poin yang disorot adalah mekanisme baru pengisian jabatan Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) dan Asosiasi Kota (Askot), yang kini dilakukan melalui penunjukan oleh Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov).
Sebelumnya, Ketua Askab dan Askot dipilih melalui kongres atau forum resmi dengan melibatkan klub-klub anggota di daerah. Mekanisme ini selama bertahun-tahun menjadi wadah partisipasi sekaligus legitimasi kepemimpinan di tingkat kabupaten dan kota
Menurut Ipong Suhardiyanto,Exco PSSI Askab Sleman, perubahan tersebut membawa konsekuensi penting bagi dinamika organisasi di level bawah. Dengan sistem penunjukan, klub-klub anggota tidak lagi memiliki hak suara dalam menentukan pimpinan Askab dan Askot.Minggu:04/01/2026
“Askab dan Askot selama ini tumbuh dari proses demokratis. Ketika mekanismenya berubah, tentu ada dampak terhadap partisipasi dan keterlibatan klub-klub di daerah,” ujar Ipong.
Ia menilai, sentralisasi kewenangan berpotensi memengaruhi akuntabilitas kepemimpinan. Ketua Askab dan Askot yang ditunjuk dinilai akan lebih bergantung pada pihak yang menunjuk, sehingga hubungan emosional dan organisatoris dengan klub anggota bisa berkurang.
Padahal, Askab dan Askot memegang peran strategis dalam pembinaan sepak bola nasional. Mulai dari kompetisi usia dini, pembinaan pemain muda, pengembangan pelatih dan wasit, hingga penyelenggaraan kompetisi lokal, seluruhnya berjalan di bawah koordinasi organisasi tingkat kabupaten dan kota.
Ipong menambahkan, legitimasi kepemimpinan menjadi faktor penting agar kebijakan yang diambil benar-benar selaras dengan kebutuhan daerah. Tanpa keterlibatan langsung klub anggota, arah pembinaan dikhawatirkan kurang mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Di sisi lain, perubahan statuta ini diharapkan tetap sejalan dengan semangat peningkatan tata kelola sepak bola nasional. Keterbukaan, partisipasi, dan komunikasi antara PSSI pusat, Asprov, hingga Askab dan Askot dinilai menjadi kunci agar kebijakan strategis dapat diterima secara luas.
“Sepak bola Indonesia hidup dari bawah. Karena itu, dialog dan keterlibatan semua unsur tetap penting agar pembinaan berjalan berkelanjutan,” Pungkas Ipong.(Aan)
Redaksi=terkininasional@gmail.com