
NASIONALTERKINI.COM SURABAYA Pemerintah terus mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang memberikan peluang setara bagi seluruh masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan layak tanpa dibatasi latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik.
Prinsip tersebut, menurut Yassierli, harus menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada manusia atau People-Centered Policy.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat. Teknologi serta inovasi juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu meninggalkan pendekatan yang hanya bertumpu pada asumsi. Sebaliknya, penyusunan kebijakan harus melibatkan masyarakat melalui dialog sosial serta memperhatikan kemampuan dan kebutuhan perlindungan mereka.
“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat kebijakan. Mereka juga perlu mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong perubahan di dunia kerja.
Pendekatan tersebut dinilai semakin penting mengingat karakteristik angkatan kerja Indonesia sangat beragam, mulai dari tingkat pendidikan, kondisi geografis hingga latar belakang demografis. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara adil dan inklusif.
Yassierli kembali menegaskan bahwa kesempatan memperoleh pekerjaan layak merupakan hak setiap warga negara. Termasuk bagi lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas.
“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Melalui pendekatan People-Centered Policy, pemerintah berharap pembangunan ekosistem ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan industri, tetapi juga mampu menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, sekaligus memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan.Pungkas:Yassierli(Tyo) Redaksi=
terkininasional@gmail.com
