NASIONALTERKINI.COM YOGYAKARTA. Mengurus administrasi kebudayaan tidak harus melalui proses birokrasi yang panjang. Melalui inovasi Jumat Layanan Jadi (JUMADI), Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta berupaya mempercepat pelayanan administrasi sekaligus memudahkan masyarakat dalam memenuhi ketentuan pelestarian kebudayaan dan cagar budaya.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik (FKP) Review Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta di Science Theater, Taman Pintar Yogyakarta, Rabu (11/11/2026). Forum ini menjadi ruang untuk meninjau standar pelayanan sekaligus menghimpun masukan dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti, S.Sos., M.M., mengatakan, penyelenggaraan pelayanan publik harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar semakin mudah diakses serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan diperlukan dalam penyusunan maupun perbaikan standar pelayanan.
Menurut Yetti, Dinas Kebudayaan memiliki tugas melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan di Kota Yogyakarta. Tugas tersebut tidak hanya diwujudkan melalui program pelestarian, tetapi juga melalui tata kelola pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
JUMADI menjadi salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut. Inovasi ini menyederhanakan dan mempercepat pelayanan administrasi, khususnya registrasi Nomor Induk Kebudayaan (NIKeb) serta pelayanan rekomendasi kebudayaan.
NIKeb merupakan nomor identitas bagi sanggar atau lembaga budaya sebagai bukti bahwa lembaga tersebut telah terdaftar di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Sementara itu, rekomendasi kebudayaan berkaitan dengan gaya arsitektur bangunan dan fasilitasi pengecualian kewajiban AMDAL sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
Pelayanan rekomendasi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman, Kotagede, dan Kotabaru. Proses pelayanan JUMADI didukung sistem digital Jogja Smart Service.
Melalui layanan ini, Dinas Kebudayaan ingin memastikan bahwa ketentuan pelestarian kebudayaan dan cagar budaya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat. Sebaliknya, pelayanan diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi ketentuan sekaligus menjaga warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas Kota Yogyakarta.
Selain mengevaluasi standar pelayanan JUMADI, FGD juga membahas rancangan Standar Pelayanan Publik untuk layanan fasilitasi pengecualian AMDAL di Kawasan Cagar Budaya. Pembahasan mencakup prosedur operasional pelestarian cagar budaya, panduan teknis tata ruang, serta perlindungan lingkungan di kawasan heritage secara berkelanjutan.
Forum konsultasi publik ini melibatkan enam unsur pemangku kepentingan, yakni penyelenggara layanan, pengguna layanan, pemangku kepentingan, kalangan ahli dan praktisi, organisasi masyarakat, serta awak media massa.
Sejumlah unsur yang hadir antara lain perwakilan perangkat daerah terkait, Mantri Pamong Praja, lurah, Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Dewan Warisan Budaya Kota Yogyakarta, Tim Ahli Cagar Budaya, Ikatan Arsitek Indonesia, Forum Rintisan Kelurahan Budaya, perwakilan Rintisan Kelurahan Budaya, serta lembaga budaya yang telah memiliki Nomor Induk Kebudayaan.
Melalui forum ini, Dinas Kebudayaan mengharapkan masukan, kritik, dan saran konstruktif untuk menyempurnakan rancangan standar pelayanan. Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani bersama sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan pelayanan publik kebudayaan di Kota Yogyakarta.Pungkas:Yetti(Tyo)
Redaksi=
terkininasional@gmail.com
About the Author
