JOGJABERITA– Guna mengurangi angka stunting, Pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) di Pendopo Parasamya, Selasa (9/8).
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat.
Melalui program ini, nantinya diharapkan masyarakat bisa teredukasi mengenai makanan yang sehat bagi anak-anak menggunakan bahan dengan kearifan lokal.
“Program ini serentak ada di 17 kapanewon, kemudian kita lombakan. Nanti harapannya anak-anak bisa tercukupi gizinya, berkualitas, dan bisa menurunkan angka stunting,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Parasamya, Selasa (9/8).
Selain meluncurkan program Dahsat pihaknya juga memberikan fasilitas berupa sepeda motor. Kendaraan ini digunakan oleh para penyuluh di masing-masing kapanewon sehingga bisa turun ke lapangan langsung ke tingkat keluarga.
Tak hanya itu, Kustini juga bekerja sama dengan RS Sardjito dalam pengadaan alat Laparoskopi. Alat ini digunakan untuk program KB steril.
“Kader-kader kami harapkan bisa turun ke bawah, melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
Lebih-lebih kepada masyarakat kurang mampu. Kami terus berupaya untuk meminimalisir angka stunting di Kabupaten Sleman,” katanya.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan pihaknya menggelontorkan dana hampir Rp 10 milyar kepada Kabupaten Sleman untuk upaya penanganan stunting.
Rinciannya, sebesar Rp 8,8 milyar untuk biaya operasional pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Sementara Rp 1,9 milyar digunakan untuk pemenuhan fasilitas fisik seperti pembelian sepeda motor dan pengadaan alat laparoskopi. Menurutnya penduduk Kabupaten Sleman cukup banyak.
Hal ini menjadikan program pencegahan stunting juga besar dengan jangkauan yang lebih luas.
“Bagus, di Sleman sudah dibelanjakan. Itu yang penting. Yang Rp 1,9 milyar sudah dibelanjakan hampir 100 persen.
Kalau yang Rp 8,8 milyar sampai sekarang mendekati 40-an persen,” katanya saat ditemui di Pendopo Parasamya, Selasa (9/8).
Hasto menambahkan tingkat stunting di Kabupaten Sleman berada di angka 16 persen. Angka ini terhitung rendah dan berada di bawah standar nasional yakni 20 persen.
“Di setiap kecamatan kita harapkan untuk bisa ada rembuk stunting dan mini loka karya stunting. Sehingga koordinator kecamatan itu butuhlah untuk sarana komunikasi, integrasi antar lembaga di kecamatan,” harapnya. (ang/red)
