Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Pemkot Yogya Jamin Tak Ada Ketimpangan Hukum dengan Mengupayakan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Pemkot Yogya Jamin Tak Ada Ketimpangan Hukum dengan Mengupayakan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

JOGJABERITA–  Pemerintah Kota Yogya terus berupaya untuk menghilangkan ketimpangan hukum bagi masyarakat miskin.

Untuk itu, Bagian Hukum Setda Kota Yogya memberikan fasilitas berupa bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Jogja.

Sub Koordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda Kota Yogua Saverius Vanny Noviandri P. Manaan mengatakan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini dijalankan dengan mendasar pada Perda Kota Yogya No.3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Selain itu, ada pula Perwali No.16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.
“Ada kekhawatiran bagi warga negara berstatus ekonomi miskin.

Mereka rentan untuk tidak mendapatkan pemenuhan kepastian hukum karena merasa keberatan dengan biaya, termasuk untuk membayar kuasa hukum dan advokat.

Masyarakat miskin kemudian cenderung pasrah, akhirnya terjadi ketimpangan,” ujarnya saat jumpa pers di ruang rapat Diskominfosan Kota Yogya  Jumat (5/8).

Vanny menambahkan program ini telah dimulai sejak Februari lalu. Pihaknya menggandeng sebanyak 22 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi yang tersebar di wilayah DIY. 

Vanny mengatakan tak semua kasus hukum bisa difasilitasi. Beberapa kasus seperti terorisme, makar, korupsi, dan penyalahgunaan narkoba tak bisa mendapatkan fasilitas bantuan hukum.

Pihaknya memberikan layanan penyelesaian hukum baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi.

“Kasus litigasi kami dampingi hingga selesai, hingga inkrah. Bisa kasasi, bisa pula PK (peninjauan kembali).

Kalau non-litigasi sampai kegiatan selesai dilakukan, seperti penyuluhan hukum, konsultasi,” ujarnya. (ang/red)

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *