JOGJABERITA – Pemerintah Kabupaten Sleman serahkan BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi Buruh Tani Tembakau di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman pada Selasa (27/12). BLT diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, Eko Suhargono dalam laporannya mengatakan bahwa DBHCHT ini diserahkan kepada 221 Buruh Tani Tembakau yang berada di wilayah Kabupaten Sleman dengan nominal bantuan sebesar 600.000 setiap orangnya.
BLT yang diberikan kepada Buruh Tani Tembakau ini merupakan hasil dari pengembalian cukai tembakau yang dibagikan kepada petani tembakau dan buruh pabrik rokok di wilayah Sleman.
Sementara penerima BLT tersebut merupakan para buruh tani tembakau yang senelumnya telah diusulkan sebagai calon penerima BLT oleh Instansi terkait.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama juga diserahkan secara simbolis sejumlah bantuan bagi beberapa kategori penerima yaitu Lansia terlantar, anak terlantar, dan bagi anak yatim piatu akibat Covid 19.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen Pemkab Sleman dalam membantu meringankan beban dan memudahkan penerima dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
“Melalui pemberian bantuan ini saya harapkan dapat membangkitkan dan menambah semangat serta tekad yang kuat, untuk lebih maju dan mandiri.
Pemberian bantuan sosial ini saya harapkan juga akan mendorong semakin tumbuhnya gerakan kemanusiaan untuk saling menolong sesama terlebih di masa-masa sekarang ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kustini menururkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman.
Namun demikian, Ia menyebut bahwa permasalahan kesejahteraan masyarakat juga perlu ditangani lintas sektoral, berkesinambungan dan sinergis.
“Permasalahan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi sumber dari munculnya permasalahan lain seperti stunting, penelantaran anak, dan masalah lainnya.
Oleh karena itu, masalah kesejahteraan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius oleh para stake holder secara sinergis dan berkelanjutan,” jelas Kustini. (ong/red)