Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Pemkab Sleman Bangun Rumah Layak Huni dan Lakukan Rehabilitasi RTLH Sebanyak 658 Unit

Pemkab Sleman Bangun Rumah Layak Huni dan Lakukan Rehabilitasi RTLH Sebanyak 658 Unit

JOGJABERITA–  Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan buku rekening Bank Sleman yang akan digunakan untuk pencairan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pendopo Kalurahan Tirtoadi, Senin (25/7). 

Buku rekening yang dibagikan yakni sejumlah 253 yang berasal dari dana bantuan APBD dan 222 yang berasal dari dana DAK.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan tahun ini Pemkab Sleman melakukan peningkatan kualitas RTLH pada sebanyak 400 unit rumah.

Pembangunan rumah baru juga dilakukan yakni sebanyak 258 unit rumah. Untuk dapat menyelesaikan program ini, Pemkab Sleman mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan kurang lebih sebesar Rp 7,77 milyar.

Angka ini terdiri DAK sebesar Rp 4,44 milyar dan sharing APBD sebesar Rp 3,33 milyar. 

Sementara untuk kegiatan peningkatan kualitas RTLH menggunakan dana APBD bidang perumahan sebesar Rp 3,912 milyar. 


Tak hanya itu, Pemkab Sleman juga mendapatkan alokasi anggaran rehabilitasi RTLH dan pembangunan baru dari Pemprov DIJ sebesar Rp 3,51 milyar.


Kustini menambahkan, Pemkab Sleman telah melaksanakan program rehabilitasi RTLH sejak tahun 2010. Hingga saat ini total ada sebanyak 11.066 unit RTLH yang telah ditangani.

“Masih ada daftar tunggu RTLH yang tertangani sejumlah 12.944 unit. Terdiri dari 9.441 unit untuk peningkatan kualitas, dan 3.553 unit pembangunan baru,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kalurahan Tirtoadi, Senin (25/7).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Taufiq Wahyudi mengatakan daftar tunggu RTLH ditargetkan akan selesai dalam jangka waktu 5 tahun. 

Menurutnya, sejak tahun 2010 hingga 2021 pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp 15 milyar untuk menangani kurang lebih sebanyak 10 ribu rumah.

Untuk itu, daftar tunggu yang mencapai 12.944 ribu unit ini diperkirakan akan memakan dana hingga Rp 20 milyar.

“Kalau kita punya PR 12 ribu dengan dana Rp 20 milyar itu selesai. Nanti kita bagi, misalnya RP 20 milyar itu dibagi 5 tahun, berarti kan ada Rp 4 milyar,” ungkapnya.(ang/red)

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *