JOGJABERITA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Hadi Tjahjanto turut menaruh perhatian pada persoalan mafia Tanah Kas Desa (TKD) yang baru-baru ini terjadi di Yogyakarta.
Terakhir, ada 5 perumahan yang tersebar di beberapa kalurahan di Kabupaten Sleman yang disegel oleh Satpol PP DIY. Sebagai langkah mitigasi, Hadi meminta setiap TKD untuk disertai dengan sertifikat.
“Seluruh tanah kas desa sudah saya perintahkan Kanwil maupun Kantah untuk mensertifikatkan. Karena biasanya TKD ini kalau tidak kita sertifikatkan itu akan disalahgunakan,” katanya saat ditemui di Balai Kota Yogya, Selasa (9/5).
Dia memastikan TKD tidak diperbolehkan untuk hunian. Sertifikat TKD lantas digunakan sebagai mitigasi penyalahgunaan oleh para mafia tanah. Sementara untuk TKD yang terlanjur disalahgunakan, pihaknya akan melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu.
“Kita proses dulu apakah ada tempat tinggal, tapi yang jelas TKD tidak bisa dijadikan hunian. Oleh sebab itu, mitigasi saat ini sertifikatkan,” tegasnya.
Kepala Kejati DIY Ponco Hartanto menjelaskan pihaknya menerima permintaan audiensi dari para korban mafia tanah. Pertemuan ini selanjutnya akan diagendakan dalam waktu dekat. Menurutnya, mafia tanah di Yogyakarta beraksi secara masif, terstruktur, dan by design.
“Kenapa masif, permasalahan TKD ada di beberapa titik. Rencana dari perkembangan itu akan kami tangani.
Terstruktur itu sudah perusahaan-perusahaan sudah PT. Orangnya ya itu-itu saja. Lalu by design itu didesain dalam jangka waktu yang lama,” jelas Ponco.
Dia menambahkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kepala desa. Terkait nasib para korban, Ponco mengaku akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Termasuk memastikan apakah korban benar-benar tidak mengetahui soal status tanah yang dibeli.
“Tapi secara logika korban sudah tahu. Misalkan tanah di Yogya harganya murah harusnya waspada. Jadi mudah-mudahan saja penegakkan hukum yang kami lakukan terhadap mafia tanah TKD bisa memberi manfaat.
Utamanya manfaat yang kita berikan, edukasi kepada masyarakat untuk lebih hati-hati kalau membeli properti di Yogyakarta,” ungkapnya. (iin/eng)
