Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Kanwil Kemenkumham DIY Pastikan Pemberian Layanan Tak Dipungut Biaya Tambahan

Kanwil Kemenkumham DIY Pastikan Pemberian Layanan Tak Dipungut Biaya Tambahan

JOGJABERITA– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY memastikan pemberian layanan kepada masyarakat dilakukan tanpa adanya pungutan biaya tambahan. Masyarakat hanya diminta membayar biaya PNBP (penerimaan negara bukan pajak). 

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto menjelaskan semua proses pembayaran dilakukan secara digital. 
Melalui bank ataupun layanan pembayaran di Kantor Pos. Ini guna mencegah adanya praktik pungutan liar.

“Memang ada biaya yang ditetapkan pemerintah, PNBP. Hanya itulah yang dibayarkan masyarakat kepada layanan kita. Tidak boleh melebihi layanan yang ada. 

Pembayaran itu tidak dilakukan melalui petugas kita,” kata Agung ditemui di Kanwil Kemenkumham DIY, Selasa (24/1).

Agung mengungkapkan komitmen ini tertuang dalam penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas Menuju WBK (wilayah bebas dari korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani) Tahun 2023. 

Dari total 16 satuan kerja di bawah Kanwil Kemenkumham DIY, satu satuan kerja berstatus WBBM, 7 satuan kerja berstatus WBK dan menuju WBBM, sementara sisanya masih belum berstatus WBK. 

Tahun ini, pihaknya menargetkan seluruh satuan kerja bisa meningkat statusnya baik sebagai WBK maupun WBBM.

Agung menambahkan, adanya zona integritas ini merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan pelayanan. Dia mencontohkan, pelayanan paspor diberikan dengan biaya dan waktu yang seminimal mungkin. 

Usai administrasi dibayarkan, masyarakat bisa langsung menerima paspor dalam kurun waktu 3 hari kerja. Biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 350 ribu untuk paspor biasa dan Rp 650 ribu untuk paspor digital.

“Dengan adanya zona integritas kami jadi lebih akuntabel, terutama dalam pelayanan. Tidak ada lagi yang lambat-lambat dengan dalih apapun. Semua layanan sesuai dengan SOP. 


Silahkan kalau memang ada yang kurang dari layanan kami, mohon kami diberi masukan. Sehingga kami dapat memperbaiki layanan di jajaran kami,” ungkapnya.

Kepala Divisi Adminsitrasi Kanwil Kemenkumham DIY Rahmi Widhiyanti mengatakan pengawasan selalu dilakukan. 

Tiap triwulan juga ada tim inspektorat jenderal yang diterjunkan untuk mengecek langsung aduan di masing-masing satuan kerja layanan.

Jika ditemui adanya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum, maka secepatnya akan diproses.

“Untuk Yogyakarta ini Alhamdulillah sesuai SOP. Tidak ada pungutan di luar ketentuan. 
Sejauh ini kami memantaunya lewat aduan. Kami juga lihat sendiri, melakukan sidak semua sesuai SOP,” tegasnya. (iin/evi)

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *